Menko Luhut Tagih Realisasi Pendanaan Iklim JETP dari Negara G7 Plus
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menagih komitmen pendanaan iklim Just Energy Transition Partnership (JETP). Kesepakatan itu dibuat dalam puncak pertemuan pimpinan negara G-20 di Bali pada November tahun lalu.
Luhut mengatakan pemerintah sudah melakukan sejumlah hal untuk menampung pendanaan transisi energi senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 310 triliun yang dijanjikan oleh Amerika Serikat (AS), Jepang, serta beberapa negara G7 plus Denmark, Norwegia, dan Uni Eropa.
"Pemerintah sudah siap. Nah tinggal dari mereka. Jadi apakah uangnya ada apa tidak? coba tanya mereka," kata Luhut di Djakarta Theater pada Sabtu (24/6).
Menurut luhut, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah proyek pengembangan energi baru dan terbarukan. Selain itu pemerintah juga sudah menyiapkan rencana memangkas emisi karbon dengan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.
Luhut juga mengatakan pemerintah telah berupaya mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri. Selain itu juga dilakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Kayan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.
PLTA Kayan diperkirakan memiliki kapasitas 9.000 megawatt yang terdiri dari lima bendungan dan dilengkapi dengan lima sampai enam turbin. "Pemerintah sudah siapkan mana-mana saja proyek transisi energinya. Paralel dari pensiun dini PLTU sampai dengan soal kendaraan listrik," ujar Luhut.
Kementerian ESDM menargetkan penyusunan rencana investasi komprehensif atau comprehensive investment plan (CIP) untuk program pendanaan JETP rampung pada 16 Agustus 2023. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Dadan Kusdiana, mengatakan dokumen rencana investasi JETP berisikan proyek prioritas, rencana pembiayaan, dan bantuan teknis.
